BATAM – Tumpukan rokok ilegal kembali memenuhi ruang penyimpanan barang bukti Bea Cukai Batam. Dalam Operasi Cukai yang berlangsung pada 27–30 Juli 2026, petugas menyita 32.790 batang rokok ilegal dengan nilai sekitar Rp50,5 juta. Potensi kerugian negara dari sektor cukai diperkirakan mencapai Rp33,1 juta.
Sekilas, operasi itu memperlihatkan keberhasilan penindakan. Namun jika ditarik lebih jauh, muncul pertanyaan yang belum juga memperoleh jawaban memadai: mengapa penyitaan terus berulang, sementara jaringan yang memasok rokok ilegal itu belum pernah diumumkan terbongkar secara utuh?
Pola penindakan semacam ini bukan kali pertama terjadi. Hampir setiap operasi menghasilkan ribuan batang rokok ilegal yang kemudian dimusnahkan. Namun beberapa pekan atau bulan berikutnya, merek-merek yang sama kembali muncul di pasaran.
Dalam operasi terbaru, petugas mengamankan sejumlah merek, di antaranya Manchester dan R7 Bold. Kedua merek tersebut bukan nama baru dalam isu peredaran rokok tanpa pita cukai. Kemunculannya yang berulang memunculkan dugaan adanya rantai distribusi yang masih bekerja.
Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang mengendalikan distribusi itu?
Dalam sejumlah pemberitaan media dan pembicaraan di ruang publik, nama seorang berinisial WL kembali disebut-sebut sebagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran dua merek tersebut. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Bea Cukai maupun aparat penegak hukum yang menyatakan WL sebagai tersangka atau pihak yang bertanggung jawab atas perkara tersebut.
Artinya, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum.
Meski demikian, absennya penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan justru memperbesar ruang spekulasi. Publik tidak hanya ingin mengetahui berapa banyak rokok yang disita, tetapi juga sejauh mana aparat menelusuri asal barang, jalur distribusi, pemodal, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari bisnis ilegal tersebut.
Sejumlah pemerhati kebijakan cukai menilai ukuran keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak berhenti pada banyaknya barang bukti yang diamankan. Penindakan baru memiliki daya cegah apabila mampu memutus struktur bisnis di baliknya.
Selama aktor utama belum teridentifikasi melalui proses hukum yang transparan, penyitaan demi penyitaan berisiko hanya menjadi rutinitas. Barang berganti, merek berganti, tetapi pola distribusi dapat tetap bertahan.
Dalam konteks itu, transparansi menjadi penting. Jika penyelidikan memang mengarah kepada pihak tertentu, publik berhak mengetahui perkembangan prosesnya sesuai koridor hukum. Sebaliknya, apabila dugaan yang berkembang tidak didukung alat bukti yang cukup, aparat juga perlu menyampaikan penjelasan agar tidak muncul penghakiman di ruang publik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai perkembangan penyelidikan lanjutan atas jaringan yang memasok rokok Manchester dan R7 Bold tersebut.
Karena itu, perhatian kini tidak lagi tertuju pada jumlah batang rokok yang disita, melainkan pada satu pertanyaan yang lebih mendasar: mampukah aparat membongkar jaringan yang berada di balik peredaran rokok ilegal itu, atau penindakan akan kembali berhenti pada barang bukti tanpa menyentuh aktor yang bertanggung jawab?
Di atas seluruh pertanyaan tersebut, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Setiap pihak yang namanya disebut dalam berbagai dugaan tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya pembuktian melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
